Jumat, 17 April 2020

Pandemi Covid-19 : Pencairan Dana Desa Dua Kabupaten Naik Rp 25 Miliar

Kepala KPPN Kotabaru
Ahmad Bermadi
GEMA, PULAULAUT - Pada periode triwulan pertama 2020 ini penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru untuk belanja pemerintah Rp 152,8 miliar, yaitu, Pemerintah Pusat senilai 70,1 miliar dan belanja transfer ke daerah senilai Rp 82,7 miliar.

Sedangkan untuk serapan Transfer Dana Desa sebesar Rp 82,7 miliar atau 28,3% dari pagu anggaran tersebut telah disalurkan kepada 144 desa di Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan di Kabupaten Kotabaru dari total 198 desa dan yang sudah disalurkan 144 desa.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total pencairan dana desa untuk kedua kabupaten ini naik 25 miliar atau 44% lebih tinggi dan ini merupakan hal yang positif ditengah upaya meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, untuk memperkuat perekonomian desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Kotabaru, Ahmad Bermadi melalui pres rilis, Rabu (15/4/2020). Menurutnya, dalam menghadapi merebaknya wabah Corona Virus Disease (COVID-19) sekarang bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin komplek, terlebih dengan penyebaran Virus Corona yang cepat sejak awal Maret lalu dan dampak dari wabah Covid-19 bukan hanya pada sektor kesehatan namun juga perekonomian masyarakat dan keuangan negara.

"Saat ini, APBN 2020 menjadi instrumen penting dan vital sehingga kebutuhan belanja negara meningkat signifikan dalam menangani masalah kesehatan akibat Covid19, seperti, pengadaan alat kesehatan, APD, insentif tenaga medis, kesiapan rumah sakit, dan lainnya," ungkap Bermadi.

Ia, pun, tidak menampik bahwa penerimaan negara saat ini mengalami tekanan karena kondisi dunia usaha dan harga komoditas merosot.

Lebih luas disampaikannya, belanja Pemerintah Pusat oleh Satker Kementerian Negara atau Lembaga pada triwulan I ini sebesar Rp 70,1 miliar atau 16 % dari pagu anggaran turun sebesar 3 miliar dibanding capaian yang sama triwulan I tahun lalu sebesar 73 milyar.

Dan penurunan serapan belanja Pemerintah Pusat tersebut dirasa wajar karena pemerintah telah mengambil kebijakan disiplin belanja untuk yang tidak prioritas dan fokus pada belanja-belanja yang mendukung penanganan Covid-19.

Sehingga tambah Bermadi, di kurun waktu bulan Maret 2020 ini, satuan kerja sedang berproses untuk merealokasi belanja-belanja yang kurang prioritas, sehingga berakibat tertunda beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan.

“Dalam menghadapi kondisi terkini, Kementerian Keuangan mengajak seluruh penyelenggara negara agar bersama-sama mengelola APBN berdasarkan prioritas dan arahan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah," harapnya.

KPPN Kotabaru selaku Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan penyaluran Dana Desa yang menjadi target tahap I ini untuk seluruh desa di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Selain itu KPPN juga mendorong Pemkab Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat memprioritas pencairan DAK Fisik pada pelaksanaan DAK Fisik di bidang kesehatan dan bidang yang sangat prioritas dengan optimalisasi penyaluran dana desa hingga dapat meningkatkan penanganan permasalahan Covid-19 baik yang terkait dengan dampak kesehatan maupun dampak ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mari kita sama-sama berkerja optimal untuk bangsa dan masyarakat kita dengan ikhtiar yang maksimal untuk terus menjaga Indonesia dengan doa kepada Allah SWT agar semua diberi tuntunan, dan kemudahan serta kesabaran dalam mengatasi tantangan yang tidak ringan ini,” pungkasnya.










- Penulis : Fadjeriansyah - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online

SHARE THIS

Facebook Comment

0 Comments: