Selasa, 05 September 2017

Bupati Hadiri Rakor Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke 100

Bupati Hadiri Rakor Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke 100


GEMA, JAKARTA - Guna mencapai swasembada nasional Bupati Kotabaru Sayed Jafar menghadiri Rapat Kerja Teknis TNI Menunggal Membangun Desa ke 100, bekerjasama dengan Kementerian Pertanian di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta, Selasa, (5/9/2017).

Terkait hal tersebut bupati memaparkan bahwa, saat ini Kabupaten Kotabaru sangat mendukung program swasembada pangan nasional dan siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat.

"Iya, kita telah menargetkan Kecamatan Pulau Laut Timur sebagai lumbung padi, sehingga masyarakat Kotabaru tidak perlu membeli padi dari luar dan bisa berkontribusi sebagai daerah swasembada pangan," kata bupati.

Selain itu untuk meningkatkan produksi pertanian, orang nomor satu di Kotabaru tersebut akan membangun saluran irigasi dari sungai Seratak yang menghubungkan kelokasi persawahan dan dalam waktu dekat akan selesai dibangun balai pertemuan pertanian  sebagai sarana tempat dialog untuk menyampaikan semua permasalahan pertanian.

Sekedar diketahui bahwa rapat kerja teknis TMMD ke 100 yang langsung dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kali ini bertemakan “Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Kita Percepat Pembangunan di Daerah guna Meningkatkan Kemandirian pangan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI”.

Sesuai dengan tema tersebut, maka Kementan akan memberikan dukungan di setiap wilayah sasaran TMMD berupa bibit pertanian, saluran irigasi dan alat pertanian, disesuaikan dengan tipologi wilayah tersebut.

Kegiatan TMMD ke-100 TA. 2017 ini akan dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 26 September hingga 25 Oktober 2017 melibatkan personel unsur TNI dan Polri, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian atau LPNK dan Masyarakat sebanyak 7.800 orang yang tersebar di 52 satgas, 52 kabupaten dan kota, 66 kecamatan dan 94 desa.

LPNK Pelaksanaan TMMD selama ini merupakan kerja sama antara TNI AD dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan TMMD juga melibatkan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten-kota Indonesia dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh gubernur,bupati dan wali kota Nomor 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang Penambahan kegiatan program TMMD dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun, maka mulai tahun 2017 ini terdapat perubahan dalam pelaksanaan TMMD yang semula dua kali dalam setahun menjadi tiga kali dalam setahun.

“Pada tahun 2017 ini terdapat perubahan dalam pelaksanaan TMMD yang semula 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun. Program TMMD ke-1OO ini sendiri, merupakan pelaksanaan TMMD tahap ke-3 pada tahun anggaran 2017,” kata Mentan Amran.

Latar belakang kerja sama itu, kata Mulyono selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Apel Dansat TNI AD yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada bulan Desember 2014, tentang perintah kepada TNI AD untuk membantu mewujudkan program pemerintah swasembada pangan.

"Perintah Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan MoU antara Mentan dengan KSAD pada tanggal 8 Januari 2015 untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." kata Jenderal Mulyono.










- Penulis : Reza Fahlevi - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online
KPK Kunjungi Kotabaru Untuk Mengevaluasi Pemberantasan Korupsi

KPK Kunjungi Kotabaru Untuk Mengevaluasi Pemberantasan Korupsi

GEMA, PULAULAUT - Seluruh provinsi dan kab/kota sudah sepakat melakukan perbaikan dan peningkatan dibidang pencegahan korupsi di tanah air, tidak terkecuali di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi pun kunjungi daerah yang berjuluk Bumi Saijaan tersebut untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi.

Acara digelar di oproom Pemkab itu dihadiri oleh Sekda Kotabaru dan seluruh kepaala SKPD juga dihadiri oleh Sekda Tanah Bumbu beserta jajarannya, Senin, (4/9/2017).

Dalam pemaparannya Chandra S. Reksoprodjo selaku Deputi Bidang Pencegahan KPK menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 yang lalu.

"Yang kita bahas macam-macam seperti perencanaan keuangan, anggaran, pelayanana satu pintu, pelayanan barang dan jasa ( ULP ), serta dana desa," ujarnya.

Secara umum kata Chandra, memang sudah ada kemauan dan peningkatan, nanti akan terus kami monitoring sampai akhir tahun sehingga beberapa kegiatan dapat berjalan ditahun depan.

"Secara umum sudah baik tinggal kita dorong saja lagi dengan melibatkan masyarakat dan anggota dewan untuk bersama-sama mendukung." ungkapnya.

Ini merupakan momentum yang baik, dimana pemerintah daerah sudah menunjukkan niat, upaya dan kerja keras, sehingga kami dari sektor pencegahan akan selalu membantu dan mendukung walaupun berawal dari langkah kecil dulu.

"Karena langkah yang besar berawal dari langkah kecil dan kalo pola pikir yang jelek terus tentu tidak akan bisa maju," jelasnya.

Ditambahkan Chandra, tentang keterbukaan informasi SKPD di Kotabaru sudah tersedia,  dan teman-teman bisa akses di e-planing kotabarukab.go.id.

Menurut jadwal, setelah menemui Bupati Kotabaru tim KPK ini akan melakukan kunjungan langsung ke Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) dan juga Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.










- Penulis : M. Shabirin - Editor : Rian - Sumber : Gema Saijaan Online